MISTERI LETAK KOTA TIRTAYASA

             Istana Tirtayasa adalahh istana yang dibangun oleh sultan ageng tirtaysa setelah beliau memutuskan untuk mundur teratur dari kehidupan politik,menurut buku sejarah indonesia jilid satu karya sanusi pane istana ini berada di tirtayasa banten,saya sendiri tidak tahu tirtayasa itu ada dimana karena setiap kali saya pergi ke provinsi banten saya hanya mengunjungi rumah sepupu saya di kota serang dan pernah sekali pergi ke masjid agung banten di  Kota Banten lama,di dalam buku tersebut masih ada keterangan tambahan yaitu sultan ageng  membuat sebuah terusan untuk menghubungkan sungai ci pontang dan ci durian dan dikedua belah terusan itulah berdiir kota yang baru itu(Kota Tirtayasa)

             Saya pun penasaran dan mencarinya di google earth tapi saya tiak menemukan kota tirtayasa padahal di atlas ragam budaya nusantara,Kota Tirtayasa berda di sebelah timur pontang,sebelah Tenggara sedayu dan sebelah barat laut(tidak tepat) Tanara namun saya melihat sebuah area kosong yang mirip sungai,area kong yang berbentuk seperti sungai itu memilik bagian yang sudah menjadi jalan  raya,namun bagianya yang masih berupa perswahan mengarah kepada sebuah sungai

dapat diliat tanah kosong yang meliuk berhubungan dengan jalan

dapat dilihat bahwa didal marea yang berlekuk-lekuk tersebut sudah ada yang menjadi ajla nsedangakan ada juga yang masih kosong

mungkinkah itu sebuah bekas terusan wallahualam dibutuhkan penilitaian oleh arkeolog sungguhan,namun saya harap misteri Kota Tirtayasa dapat segera terpecahkan

Inventarisasi UU Hukum Pidana Tahun 1945-2016

Tahun 1945

Undang-Undang  No 1 tahun  1945 tentang Peraturan Hukum Pidana

Tahun 1946

UU No 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Tahun 1952

UU No 22 tahun 1952 tentang Kemungkinan Hilangnya Surat Putusan dan Surat Pemerikasaan Pengadilan

Tahun 1955

UU No /Drt/ tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Tahun 1974

UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Tahun 1979

UU No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

Tahun 1980

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

·         Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Tahun 1981

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

·         Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan  

Undang-Undang No 73 tahun 1981 tentang  Menyatakan Berlakunya UU No 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengubah kuhp

·          

Tahun 1982

·         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

·         Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

·         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

·         Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Tahun 1983

·         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

·         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Tahun 1984

·         Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

·         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

·         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos

Tahun 1985

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

·         Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

·         Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan

·         Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Tahun 1987

·         Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Tahun 1988

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Tahun 1989

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

·         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

·         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten

Tahun 1990

·         Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 

·         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

Tahun 1992

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

·         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

·         Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

·         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

·         Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

·         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

·         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

·         Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman7

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

·         Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan        

·         Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan

·         Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan         

·         Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

·         Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Tahun 1995

·         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

·         Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

·         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Tahun 1996

·         Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga-nukliran

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak       

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup         

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

·         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

·         Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

·         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

·         Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi         

·         Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

·         Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

·         Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

·         Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

·         Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

·         Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih

·         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Tahun 2000

·         Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

·         Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

·         Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

·         Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia         

·         Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman        

·         Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

·         Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

·         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Tahun 2002

·         Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang         

·         Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

·         Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

·         Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga-listrikan

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

·         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

·         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

·         Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

·         Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

·         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

·         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tahun 2003

·         Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan

·         Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

·         Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

·         Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

·         Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

·         Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

Tahun 2004

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

·         Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

·         Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

·         Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

·         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

·         Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

·         Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

·         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

·         Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

·         Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

·         Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Tahun 2005

·         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Tahun 2006

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban        

·         Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan  

·         Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tahun 2007

·         Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

·         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

·         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bancana

·         Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

·         Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

·         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

·         Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Tahun 2008

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

·         Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

·         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  

·         Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

·         Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

·         Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

·         Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

·         Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

·         Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 

·         Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

·         Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

·         Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

·         Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

·         Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tahun 2009

·         Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 

·         Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

      Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesehan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisir

·         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

·         Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

·         Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

·         Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

·         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

·         Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

·         Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

·         Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrans-migrasian

·         Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga-listrikan

·         Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika          

·         Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

·         Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

·         Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

·         Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

·         Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

·         Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

·         Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

·         Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Tahun 2010

·         Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

·         Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

·         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Tahun 2011

·         Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman    

·         Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

·         Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

·         Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

·         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

t     Tahun 2014

      Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak Tahun 2002